Sulawesi Barat memiliki semua prasyarat dasar sebagai daerah tujuan investasi: sumber daya alam yang melimpah, ruang ekonomi yang masih terbuka, serta posisi strategis di kawasan Indonesia Timur. Namun satu pertanyaan penting patut kita ajukan secara jujur: mengapa potensi besar ini belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi investasi yang berkelanjutan dan berdampak luas bagi masyarakat?
Jawabannya, menurut saya, tidak terletak pada minimnya minat investor, melainkan pada cara birokrasi dan politik daerah memosisikan diri di hadapan dunia usaha.
Investor Membutuhkan Kepastian, Bukan Retorika
Dalam dunia investasi, kepastian adalah mata uang utama. Investor tidak menilai daerah hanya dari potensi, tetapi dari konsistensi kebijakan dan kepastian hukum. Ketika regulasi mudah berubah, tafsir kebijakan berbeda antarinstansi, atau terjadi ketidaksinkronan antara provinsi dan kabupaten, maka risiko usaha meningkat secara signifikan.
Di titik ini, Sulawesi Barat perlu berani bercermin. Tanpa kepastian regulasi yang kuat dan berkelanjutan, promosi investasi akan selalu kalah oleh keraguan investor.
Birokrasi Harus Menjadi Fasilitator, Bukan Filter Berlapis
Perizinan yang lambat dan berlapis masih menjadi keluhan klasik dunia usaha. Persoalan ini bukan semata soal sistem, melainkan budaya pelayanan. Birokrasi sering kali terjebak pada rutinitas prosedural, alih-alih mengambil peran aktif sebagai fasilitator pembangunan.
Investor tidak meminta perlakuan khusus. Mereka hanya menginginkan proses yang jelas, terukur waktunya, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Transparansi Adalah Fondasi Kepercayaan
Tidak ada investor yang nyaman beroperasi di lingkungan yang dipersepsikan tidak transparan. Praktik-praktik non-formal, sekecil apa pun, menciptakan ketidakpastian dan risiko hukum di masa depan.
Jika Sulawesi Barat ingin bersaing dengan daerah lain, maka membangun sistem yang bersih dan transparan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
Ketika Politik Terlalu Masuk ke Ruang Ekonomi
Politik dan ekonomi memang tidak bisa sepenuhnya dipisahkan. Namun, ketika kebijakan ekonomi terlalu dipengaruhi oleh kepentingan jangka pendek, pergantian kekuasaan, atau konflik elite, maka investor akan mengambil jarak.
Dunia usaha membutuhkan mitra pemerintah yang stabil, konsisten, dan berpikir jangka panjang. Investasi bukan proyek politik lima tahunan, melainkan komitmen ekonomi lintas generasi.
Kapasitas Aparatur Menjadi Penentu
Sulawesi Barat masih menghadapi tantangan keterbatasan kapasitas teknis aparatur, khususnya dalam memahami logika industri, investasi, dan hilirisasi. Aparatur yang tidak memahami dunia usaha cenderung defensif, lambat mengambil keputusan, dan enggan bertanggung jawab.
Yang dibutuhkan investor adalah birokrasi yang cerdas secara regulasi dan adaptif secara ekonomi.
Koordinasi Pemerintah Daerah Masih Perlu Diperkuat
Investor sangat sensitif terhadap ketidakharmonisan antar lembaga pemerintah. Ketika pemerintah daerah tidak solid, investor melihat adanya risiko serius terhadap keberlanjutan proyek.
Koordinasi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bukan sekadar urusan administratif, tetapi fondasi kepercayaan investasi.
Penutup: Investasi Adalah Mitra, Bukan Ancaman
Sulawesi Barat tidak kekurangan potensi, tetapi masih membutuhkan keberanian untuk berbenah. Investasi bukan ancaman bagi kedaulatan daerah, dan bukan pula alat kepentingan politik, melainkan mitra strategis untuk menciptakan lapangan kerja, nilai tambah, dan kesejahteraan masyarakat.
Jika birokrasi berani berubah dari sekadar pengelola aturan menjadi penggerak pembangunan, dan politik mampu bersikap dewasa dengan menempatkan kepentingan jangka panjang di atas kepentingan sesaat, saya yakin Sulawesi Barat dapat melompat lebih jauh.
Pembangunan sejati dimulai bukan dari apa yang kita miliki, tetapi dari cara kita mengelola kepercayaan.
~adhiyus~